Bupati Cirebon Minta Proyek Pembangunan Segera Digelar

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon, H. Imron, M.Ag., meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera melaksanakan proyek-proyek pembangunan sehingga cepat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Jangan bimbang dan ragu, cepat laksanakan proyek-proyek pembangunan. Kalau ada yang intervensi, lapor ke saya. Saya tidak mau berlama-lama dalam membangun Kabupaten Cirebon, " tegasnya, Jumat (1 April 2022), saat diwawancara para wartawan.

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada

Pernyataan tersebut dikemukakan Bupati Imron karena sampai dengan sekarang masih belum banyak proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Bahkan, belum banyak yang dilelangkan. 

Ia mengaku heran tidak ada kepala dinas atau badan yang mengadu ke bupati. Sementara, terdengar suara-suara kegalauan dan kegamangan kepala OPD untuk menjalankan proyek-proyek fisik.

Baca juga: Jumlah Warga Yang Sudah Vaksinasi di Jawa Barat Masih Rendah

"Kalau ada masalah, sampaikan ke saya selaku bupati. Jangan diam-diam saja, tapi terdengar ada kegamangan. Sikap saya jelas, jalankan program pembangunan. Tempuh prosedur sesuai aturan dan profesional. Kalau pemborongnya tidak profesional, ya jangan diberi kepercayaan untuk menjalankan kegiatan, " ujarnya.

Imron juga menandaskan, tim ahli percepatan pembangunan daerah (TAPPD) bertugas membantu kinerja bupati. TAPPD memberi masukan dan evaluasi kinerja OPD kepada bupati.

Baca juga: Pastikan Pelayanan Publik Baik, Ombudsman RI Lakukan Kunjungan Kelembagaan Ke Kota Bogor

TAPPD juga membantu mencari program-program dari provinsi dan pusat yang bisa dibawa serta dinikmati masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Kepala dinas dan jajarannya harus tegak lurus menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Sekarang masuk bulan empat, sudah waktunya proyek-proyek berjalan. Jangan juga mencari-cari kambing hitam, " lanjut Imron.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

Bupati akan melakukan evaluasi terhadap kepala dinas yang berlama-lama dalam menjalankan program pembangunan. 

"Kalau tidak sanggup menjalankan tugas, bilang ke saya. Masih banyak pegawai yang ingin menjadi kepala dinas, " pungkasnya. (Subekti)

Baca juga: Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi